Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 mengatur secara komprehensif penyelenggaraan kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan ini menetapkan kerangka hukum baru yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan dalam sektor kehutanan. PP ini menegaskan pentingnya keberlanjutan fungsi hutan sebagai sistem pe…
Ekologi politik REDD+ membahas bagaimana kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan relasi sosial di tingkat lokal, nasional, dan global. Program REDD+ pada dasarnya menawarkan insentif finansial kepada negara berkembang agar menjaga hutan, namun im…
Publikasi ini membahas proses inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ecoregion, serta penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar ilmiah dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini menjelaskan metode pengumpulan data biofisik, sosial, dan ekonomi untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah serta menentukan batas ecoregion yang merepresentasika…
Pedoman ini memberikan panduan teknis mengenai penggunaan kriteria dan standar daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar dalam pengendalian perkembangan kawasan. Dokumen ini menjelaskan konsep, metode perhitungan, serta parameter lingkungan yang diperlukan untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam mendukung aktivitas pembangunan tanpa menimbulkan degradasi ekologis. Selain…
Living Landscapes merupakan publikasi yang membahas konsep lanskap berkelanjutan yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kebutuhan manusia. Buku ini menjelaskan bagaimana pengelolaan ruang berbasis ekosistem dapat menciptakan keseimbangan antara konservasi alam dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Melalui studi kasus, pendekatan ilmiah, serta strategi prakti…
Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 merupakan dokumen panduan yang menetapkan standar biaya untuk berbagai kegiatan pembangunan subsektor perkebunan. Publikasi ini memuat rincian komponen biaya yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan perkebunan, termasuk kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, penyuluhan, serta pengembangan kelembagaan. D…
Statistik Perkebunan Indonesia 2010–2012: Tebu menyajikan data lengkap mengenai perkembangan komoditas tebu di Indonesia selama periode tiga tahun. Publikasi ini memuat informasi terkait luas areal, produksi, produktivitas, distribusi wilayah sentra tebu, serta struktur pengelolaan usaha tani dan industri gula nasional. Data yang disajikan memberikan gambaran mengenai tren kinerja tebu, terma…
Statistik Perkebunan Indonesia 2010–2012: Lada menyajikan rangkuman data mengenai perkembangan komoditas lada di Indonesia selama tiga tahun. Publikasi ini memuat informasi tentang luas areal tanam, produksi, produktivitas, distribusi wilayah sentra lada, serta karakteristik usaha tani dan struktur pengusahaan komoditas. Data yang disajikan menggambarkan tren peningkatan dan penurunan produks…
Statistik Perkebunan Indonesia 2010–2012: Cengkeh menyajikan data komprehensif mengenai perkembangan komoditas cengkeh di Indonesia selama periode tiga tahun. Publikasi ini memuat informasi tentang luas areal, produksi, produktivitas, sebaran wilayah sentra cengkeh, serta struktur usaha tani dari tingkat nasional hingga provinsi. Selain itu, statistik ini menggambarkan dinamika perubahan prod…
Pedoman Penilaian Kinerja Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 merupakan dokumen acuan yang menjelaskan metodologi, indikator, dan tata cara evaluasi terhadap capaian pembangunan subsektor perkebunan di tingkat nasional maupun daerah. Pedoman ini memuat kriteria penilaian yang meliputi aspek produksi, produktivitas, pemberdayaan petani, pengelolaan sumber daya lahan, penerapan teknologi, serta duk…