Buku Orde Baru dalam Angka: Hasil-hasil Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama menyajikan rangkuman data statistik, capaian pembangunan, serta indikator sosial-ekonomi Indonesia selama Pelita I hingga Pelita V (1969–1994). Buku ini menampilkan perkembangan berbagai sektor—ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, industri, hingga kesejahteraan sosial—dalam bentuk tabel, …
Dokumen ini merupakan publikasi resmi yang dihimpun dan diterbitkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kompilasi ini menyajikan himpunan produk hukum daerah, yaitu BERITA DAERAH dan LEMBARAN DAERAH untuk tahun 2016 dan 2021, khususnya dalam Buku I. Lembaran Daerah memuat teks lengkap Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh DPRD bersama Gubernur, sedangkan Berit…
Studi ini membahas ketidaksesuaian atau selisih data dalam statistik perdagangan hasil hutan di Indonesia, khususnya antara data ekspor–impor yang dikeluarkan oleh berbagai instansi nasional dan lembaga internasional. Penelitian ini menelusuri penyebab utama terjadinya discrepancy, seperti perbedaan metode pencatatan, ketidaksamaan kategori komoditas, perbedaan waktu pelaporan, hingga potensi…
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan peraturan yang mengatur tata cara proses peradilan pidana di Indonesia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. KUHAP menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum—polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum—untuk menjamin proses hukum yang adil, t…
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya merupakan regulasi yang memberikan dasar hukum mengenai kedudukan, tugas pokok, tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi kinerja bagi aparatur yang bekerja dalam bidang pengendalian dampak lingkungan. Aturan ini menetapkan standar kompetensi, jenjang jabatan, serta rincian…
Buku ini merupakan pedoman teknis dan praktis yang membahas secara rinci tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) untuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (seperti gaji, honorarium, upah, dan tunjangan) dan PPh Pasal 26 untuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan keg…
Melalui standar klasifikasi ini, proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan publik, dan analisis ekonomi menjadi lebih terarah karena data yang digunakan memiliki acuan yang jelas. KBLI 2009 juga memudahkan koordinasi antarinstansi dalam pendataan dan pelaporan usaha, serta mendukung harmonisasi klasifikasi dengan standar internasional seperti ISIC (International Standard Industrial C…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden/wapres, dan pemilu DPD. Undang-undang ini mengatur asas, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, kampanye, pendanaan, penetapan hasil, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana pemilu. Buku ini menjadi rujukan utama bagi penyel…
Buku ini merupakan kompilasi dan kajian yang berpusat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Publikasi ini menyajikan teks otentik Undang-Undang tersebut yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun di Indonesia, baik melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain teks regulasi, karya ini kemungkinan juga m…
Buku Himpunan Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 merupakan kumpulan pidato resmi Gubernur DIY sepanjang tahun 2007 yang disampaikan pada berbagai agenda pemerintahan, pembangunan daerah, kebudayaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Melalui sambutan-sambutan ini, tergambar arah kebijakan Pemerintah Daerah DIY dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pelestarian budaya Yogya…