Dokumen ini memuat pedoman resmi mengenai tata persuratan dinas di lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Keputusan ini mengatur standar penyusunan, pengelolaan, pencatatan, pemrosesan, serta pendistribusian surat dinas agar tercapai ketertiban administrasi, konsistensi format, dan efektivitas komunikasi kelembagaan. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan a…
Buku "UNDANG-UNDANG TIPIKOR DAN TPPU" karya Firman Sujadi ini menyajikan ulasan komprehensif mengenai kerangka hukum dan substansi dari dua kejahatan kerah putih yang saling berkaitan: Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Publikasi ini memuat teks utama Undang-Undang terkait Tipikor (seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan UU TPPU, dilengka…
Permen 01/2010 mengatur tata laksana pengendalian pencemaran air di Indonesia — yakni prosedur, kewajiban, dan mekanisme bagi pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan inventarisasi sumber pencemar, penetapan baku mutu air dan air limbah, penentuan daya tampung beban pencemaran, pengendalian, pemantauan dan pengawasan, serta penegakan hukum untuk menjaga kualitas a…
Buku Berita Daerah dan Lembaran Daerah DIY Tahun 2016, 2017, dan 2022 – Buku III merupakan kompilasi resmi berbagai peraturan, keputusan, dan produk hukum daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tiga tahun tersebut. Dokumen ini menghimpun regulasi penting yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata kelola pembangunan, pengelolaan keuangan, urusan pelaya…
Dokumen "PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN & HIBAH LUAR NEGERI" yang disusun oleh Kementerian Pertanian ini berfungsi sebagai acuan operasional dan administratif bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam merencanakan, mengusulkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan proyek-proyek yang didanai melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Pedoman ini menguraikan secara r…
Karya "Yogya Semesta" ini merupakan sebuah kajian yang mendalam dan multidimensi yang bertujuan menggali, mengkaji, menguji, dan merevitalisasi nilai-nilai budaya Yogyakarta dalam konteks hubungan global. Fokus utama buku ini adalah menempatkan Budaya Yogya sebagai kekuatan lunak (soft power) yang berperan dalam konektivitas Poros Maritim Dunia yang dihubungkan dengan jalur perdagangan historis…
Dokumen "HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN INDONESIA" yang diterbitkan oleh Yayasan Bina Raharja Jenderal Kehutanan ini merupakan kompilasi lengkap dan terpadu dari seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola sektor kehutanan nasional. Himpunan ini mencakup berbagai jenjang regulasi, mulai dari Undang-Undang (seperti UU Kehutanan), Peraturan Pemerintah, hingg…
Dokumen "PUTUSAN SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001" yang dihimpun oleh Sekretariat Jenderal MPR RI ini merupakan kompilasi resmi dari seluruh Ketetapan (TAP) dan Keputusan yang dihasilkan selama Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Sidang Tahunan 2001 memiliki signifikansi historis, terutama karena mengagendakan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan …
Dokumen "RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN DAERAH (RIKD) ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2030" merupakan dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang menjadi pedoman utama bagi Pemerintah Daerah DIY dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan di wilayah tersebut. RIKD ini menguraikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pengembangan kewirausahaan selama satu …
Dokumen ini memuat teks lengkap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012, yang menjadi pedoman utama dalam mengatur tata cara pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PMK ini mencakup seluruh prosedur administratif dan perbendaharaan, mulai dari penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), mekanisme pertanggun…