UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH 1999

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, merupakan tonggak penting dalam proses desentralisasi Indonesia pascareformasi. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan, d…

PERATURAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUN…

Dokumen ini merupakan pedoman dan peraturan pelaksanaan yang secara spesifik mengatur penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Disusun oleh Inspektorat DIY sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), publikasi ini menguraikan secara rinci lima unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penil…

UNDANG-UNDANG NO. 12/2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,DPD, DAN DPRD

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi pascareformasi. Undang-undang ini menetapkan ketentuan mengenai sistem pemilihan, pembentukan daerah pemilihan, persyaratan peserta pemilu, tata cara kampanye, pemungutan dan penghitung…

Buletin Siaran Pemerintah Prov. DIY JOGJAwara Koperasi

Buletin "JOGJAwara Koperasi" merupakan edisi khusus atau terbitan berkala dari media komunikasi Pemerintah Provinsi DIY yang berfokus pada sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan informasi, kebijakan, dan kisah sukses terkait pengembangan koperasi, inovasi, dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian lokal. Konten yan…

UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini memuat prinsip-prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai dasar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya diatur struktur pemerintahan da…

UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan landasan hukum pembentukan lembaga independen yang bertugas mengatur, mengawasi, dan memastikan stabilitas seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank. Undang-undang ini hadir untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen di tengah dinamika ekonomi yang sema…

JOGJAwara BULETIN SIARAN PEMERINTAH PROVINSI DIY Media Komunikasi & Reformasi…

BULETIN SIARAN PEMERINTAH PROVINSI DIY JOGJAWARA adalah media komunikasi berkala yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin ini berfungsi sebagai saluran utama untuk mengkomunikasikan kebijakan, program, capaian, dan informasi terbaru dari Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum. Secara khusus, buletin ini menekankan pada up…

Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Dekonsentrasi Untuk Pemantauan Pengandal…

Edisi

CETAKAN I

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

5+68HLM;26X23CM

Judul Seri

-

No. Panggil

347.7 KEM p

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA P…

Buku Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka merupakan publikasi statistik tahunan yang menyajikan data komprehensif mengenai kondisi geografis, demografis, sosial, dan ekonomi DIY. Di dalamnya terdapat informasi tentang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, infrastruktur, serta indikator pembangunan lainnya. Disusun secara s…

BULETIN SIARAN PEMERINTAH PROVINSI DIY JOGJAWARA Media Komunikasi & Transform…

BULETIN SIARAN PEMERINTAH PROVINSI DIY JOGJAWARA adalah media komunikasi berkala yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin ini berfungsi sebagai saluran utama untuk mengkomunikasikan kebijakan, program, capaian, dan informasi terbaru dari Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum. Secara khusus, buletin ini menekankan pada up…